Opinion

STOP POLITIK IDENTITAS: MENUJU PILKADA SERENTAK KALSEL 2020 DAMAI

Pemilu (Pemilihan Umum) baik tingkat daerah hingga nasional tidak terlepas dari politik identitas. Politik identitas pada dasarnya merupakan sebuah alat politik suatu kelompok seperti etnis, suku, budaya, agama atau lainnya.

Tahun 2019 dan 2020 merupakan tahun-tahun dalam penyelenggaraan pesta demokrasi. Pada 2020 nanti, Kalimantan Selatan juga akan melaksanakan Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) serentak di beberapa daerah, diantaranya adalah Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru dan Kabupaten Banjar.

Dalam permainan politik identitas yang mengumbar kebanggaan primordial, membuat perpolitikan menjadi tidak sehat, lambat tapi suasana ini membawa sesuatu yang tidak produktif dalam pergaulan bermasyarakat dan bernegara. Cara pandang seseorang tidak lagi dilihat sebagai warga negara yang memiliki hak dan kewajiban yang sama, tetapi dipersempit dalam atribut identitas primordial baik agama, etnis, suku dan keyakinan.

Pelaksanaan Pemilu pada April 2019 lalu, di Kalimantan Selatan juga sangat sarat akan politik identitas. Kita melihat pada kasus pemilu legislatif, banyak caleg yang menggunakan politik identitas seperti para keturunan kerajaan dan/atau keturunan nabi.

Para politikus memanfaatkan kondisi masyarakat Kalimantan Selatan yang religius dan menyanjung para keturunan raja-raja terdahulu. Sehingga tidak menutup kemungkinan banyak masyarakat membuat pilihan bukan lagi berdasarkan kompetensi dan track record melainkan berdasarkan identitas yang melekat pada kandidat tertentu.

Politik identitas bukanlah sesuatu yang sehat, perlu upaya-upaya sadar dan terencana untuk membuang kebiasaan politik identitas ini, seharusnya pemilu menjadi kompetisi yang sehat dan terbuka luas bukan dipersempit dengan identitas pribadi. Kita akan menyambut Pilkada serentak pada 2020 nanti untuk memilih walikota dan wakilnya serta bupati dan wakilnya, belajar dari pengalaman masa lalu bahwa politik identitas harus dicegah sebab kita tidak ingin ada pihak-pihak yang memiliki kepentingan buruk untuk memanfaatkan identitas pribadi sebagai keuntungan pribadi bukan untuk kemaslahatan masyarakat banyak.

Kita ingin menciptakan kondisi yang aman dan damai dalam perpolitikan di Kalimantan Selatan, politik identitas saat ini memang berbahaya namun kita melihat terdapat potensi bahaya yang jauh lebih parah jika kita memilih diam terhadap apa yang terjadi saat ini, kita ingin menyelamatkan Indonesia khususnya Kalimantan Selatan sehingga kita sudah sewajarnya menolak dengan keras politik identitas di Indonesia khususnya Kalimantan Selatan agar tercipta kondisi yang aman dan damai.

Kenali calon, pahami visi dan misi, serta lihat jejak rekamnya adalah langkah awal kita dalam menolak politik identitas. Kita tidak akan lagi memilih berdasarkan identitas semata melainkan berdasarkan kompetensi, kita tidak ingin dipimpin ataupun diwakili orang yang tidak memiliki pemahaman terhadap rakyat apalagi terhadap permasalahan bangsa ini. Kita semua layak untuk mendapatkan pemimpin yang berkualitas, sehingga siapapun kandidatnya yang terpenting adalah kompetensi dan jejak rekamnya.

 

 

Penulis : Dian Firdaus Yusuf

Editor   : Hafizah Fikriah Waskan